RAHMI : DRAFT RUU KEPERWATAN DI KOCOK HABIS

Draft Rancangan undang-undang tentang keperawatan  dikocok habis-habisan, Pasalnya sudah memasuki   tahap akhir yait pemaparan draft  final naskah akademik  masih saja memperoleh  protes sekaligus masukan dari para senator Daerah anggota DPD RI. Hal ini diungkapakan oleh Senator Gorontalo Rahmiyati Jahja saat mengikuti sidang pleno Komite III tentang pemaparan Draft final Naskah Akademik Draft  RUU Keperawatan oleh tim ahli keperawatan Prof. Achir Yani di Senayan. Senin 08/10 Kemarin.

Rahmi mengungkapkan beberapa hal yang menjadi sorotan adalah  adalah pada pemaparan Bab IV mengenai kewajiban pemda dimana pemerintah daerah harus mendistribusikan perawat secara merata  jumlahnya di daerah agar pelayanan kesehatan dapat telaksana dengan baik, Semua daerah telah melakasanakan tetapi yang menjadi persolaan seorang perawat yang diangkat menjadi PNS  oleh daerah minta pindah kedaerah asal.

Persolaan lain mencantumkan jika perawat harus mengantongi STR atau surat tanda registrasi, sesuai pengalaman para calon dokter saja sulit mendapatkan STR, apalagi perawat  sehingga dimintakan solusinya agar harus ada pasal yang memudahkan mereka agar dalam pelaksanaannya tidak dipersulit.

Demikian pula mengenai tugas perawat  yang masih terkesan tumpang tindih pada  RUU ini dimintakan agar dapat mengakomodir  pemisahan  tugas perawat  dan tugas dokter. Bahkan  lebih ditegaskan lagi  selain membahas tentang keperawan juga tata aturan mengenai standar  pelayaanan keperawatan  dimana  pada  RUU  diminta untuk  melahirkan pasal yang mampu mengakomodir keluhan-keluhan masyarakat terutama mutu pelayanan serta tingkat kenyamanan pasien sebeagaimana  dicontohkan  pada penjabaran sumpah jabatan melayani dengan baik kepada pasien, tetapi kenyataan dilapangan senyum kepada pasien JAMKESMAS  dan JAMKESDA  saja tidak ada. “RUU ini dimintakan untuk bisa mengakomodir hak dan kewajiban keperawatan, denga berbagai fakta yang menjadi aspirasi dari daerah”Jelas Rahmi