RAHMI : UU PARIWISATA MASIH DISKRIMINATIF

Pariwisata merupakan salah  satu priority integrated  sektor mengingat kepariwisataan di negara ini terdiri dari berbagai  daerah yang berbeda adat istiadat dan  budaya maupun tempat yang sangat membutuhkan  sentuhan dana dari pihak pemerintah daerah dan pusat. Hal tersebut  dijelaskan oleh anggota Komite III  DPD RI asal Provinsi Gorontalo Rahmiyati Jahja saat membahas   revisi undang undang No 10. Tahun 2009 tentang kepariwisataan di Senayan Jakarta. Rabu 26/09

Rahmi mengatakan  yang menjadi perhatian adalah adanya pasal  56 yang menyatakan adanya standar sertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi, hal ini merupakan sesuatu yang baik dalam upaya meningkatkan kwalitas jasa pariwisata dan daya saing,  namun terjadi diskriminasi tenaga kerja lokal  versus tenga asing, di mana tenaga kerja asing hanya perlu rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan, arti ya mereka tidak di wajibkan adanya standarisasi, kompetensi ,sertifikasi, terlalu mudah  dan diskriminatif di banding tenaga lokal.”Kalau menurut pandapat Saya Undang-undang kepariwisataan terlalu memojokkan pelaku pariwisata , sebab hanya di anggap seperti  buruh pariwisata, demikian pula  perlakuan terhadap  tenaga kerja “jelas Rahmi
Rahmi menambahkan masalah lain yang muncul dalam revisi Undang-undang pariwisata  adalah lemahnya promosi pariwisata, di samping kebersihan dan kenyamanan