RAHMI BAHAS RUU HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN

Sebagai anggota Panitia Perancang Undang-undang (PPU) Senator Gorontalo Rahmiyati Jahja masuk dalam tim kerja dua yang membahas tentang  rancangan undang-undang  hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota Lembaga Negara sebagai pengganti undang-undang no 12 tahun 1980, hak keuangan  dan hak administrasi pimpinan dan anggota lembaga tinggi /tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi Negara bertempat di Gedung Nusantara DPD RI Jakarta Kamis 30/08

“Beberapa isu yang mencuat seiring dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan kita adalah  isu-isu pendorong akuntabilitas lembaga negara tersebut diantaranya pengaturan ideal terkait hak keuangan administrasi anggota dan pimpinan lembaga negara, pengaturan khusus untuk lembaga perwakilan, besar gaji dan komponennya serta penghitungan pensiun baru terkait beban APBN”Jelas Rahmi

Dijelaskan terdapat dua opsi yang menjadi aspirasi ada yang meminta gaji pokok anggota parlemen dinaikkan sesuai standar penghasilan pejabat negara, sedangkan keberadaan berbagai tunjangan dihapus dan diganti dengan sistem reimbursement, Sementara itu dipihak lain menganjurkan untuk menyatukan semua dalam gaji pejabat dalam UU Standarisasi Penggajian, termasuk gaji pokok fasilitas dan tunjangan juga gaji pejabat pensiunan, rasionalisasi gaji, tunjangan Gubernur BI, BUMN, juga pejabat lain.“Prinsipnya Senator  sepakat kedepannya pejabat itu bisa hidup sederhana”Jelas Rahmi