KDRT DAN ANAK DI EVALUASI RAHMI: INI TANGGUNG JAWAB SAYA

Salah satu hal penting yang telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah pada era reformasi adalah diangkatnya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak, untuk diatur dengan suatu undang-undang. Hal ini mengingat bahwa KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi. Maka dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender kamis ( 23/7 ) Kemarin Ketua TP-PKK Kabupaten Gorontalo Rahmiyati Jahya  yang juga Anggota DPD RI yang kebetulan bertepatan dengan masa resesnya Melakukan Evaluasi Terhadap Pengurus Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak ( P2TP2A ) Terhadap Ketua –Ketua TP-PKK Kecamatan Se Kabupaten Gorontalo  Selaku Ketua P2TP2A  Di Tingkat Kecamatan.

Rapat evaluasi ini dimaksudkan untuk menerima berbagai kejadian dan keluhan masyarakat terkait dengan KDRT dan kekerasan pada anak di setiap wilayah kecamatan.dan yang berhak melakukan pelaporan ini adalah ketua-ketua TP-PKK kecamatan.karena merekalah mitra pemerintah di tingkat kecamatan dan tentunya ini adalah tanggung jawab saya selaku ketua TP-PKK kabupaten..kata rahmi

Dalam evaluasi tersebut rahmi  mengatakan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan. Melihat banyaknya kejadian KDRT, dan korbannya lebih banyak perempuan dan anak menjadi keprihatinan PKK. “sehingga penanganan KDRT juga masuk dalam tanggung jawab kita sebagai kader PKK.pungkas rahmi.

Oleh karena itu saya berharap agar kiranya para kader PKK kecamatan sampai tingkat desa untuk sering berhubungan langsung dengan para masyarakat utamanya para perempuan dan anak.lakukan komunikasi dengan mereka apakah mereka mempunyai masalah atau tidak.kalaupun ada masalah segera lakukan pemecahannya dan selesaikan sesuai dengan musyawarah dengan pihak yang berwajib di wilayah masing masing.dampingilah para korban KDRT dan anak tersebut sehingga masalah tersebut tidak berujung pada tindak kekerasan.Harap Rahmi.

 Bangunlah sebuah wadah atau sarana yakni seperti ruang  “ dulohupa”dan wadah dulohupa ini akan menjadi bagian informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah tindak kekerasan.tingkatkan berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.dan yang paling utama bagi kita kader PKK harus meningkatkan tanggung jawab untuk mencegah ,menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan upaya agar perempuan dan anak terbebas dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender dalam berbagai aspek kehidupan.Tutup Rahmiyati