RAHMI BAHAS RUU KESETARAAN GENDER

Kesalahan  utama dalam memandang apa yang menjadi  penyebab berbagai persoalan perempuan muncul akibat paradigma  Patriarki, ketidak setaraan, domonasi laki laki, oleh karenanya sebagai wanita yang  kita butuhkan bukanlah paradigma kesetaraan dan dan keadilan gender, namun sistem yang adil yang mampu menye Lesaikan masalah tanpa memandang laki laki atau perempuan. Hal tersebut diungkapkan oleh senator Gorontalo anggota DPD RI Rahmiyati Jahja saat dalam kapasitasnya sebagai panitia perancang Undang-undang membahas tentang rancangan undang undang kesetaran gender di senayan pekan kemarin.  

Rahmi menguraikan banyak yang menjadi masukan dalam rancangan tersebut meliputi Pasal 4 ayat 2,Perempuan berhak memperoleh tindakan khusus sementara Paling sedikit kuota 30 %. Acuan atau landasan paling sedikit 30 %  absurd. Rahmi mengaku mempertanyakan mengapa harus kuota  minimal 30%, bukankah yang paling pokok adalah kwalitas keterwakilan bukanlah kwantitas.

Demikian pula pada Pasal 12.menjelaskan jika dalam perkawinan setiap orang berhak memasuki jenjang perkawinan dan memilih suami atau istri secara bebas. Hal ini pun menjadi bagian dari kritik karena dianggap  dengan kebebasan sangat membahayakan keutuhan keluarga.  “Bagaimana dengan nikah siri, atau nikah di bawah tangan yang penting sudah punya surat nikah dianggap sah?, menghalalkan segala Cara, tidak perlu izin suami atau istri??”Terang Rahmi dengan nada protes

“harus diperhatikan sejauh mana UU ini dapat di laksanakan, sebab tujuan undang Undang ini adalah perubahan paradigma maka perlu dikaji kembali sebab tidak menyentuh Akar permasalahan yang sebenarnya. Jangan hanya menghabiskan anggaran dan selesai prosesnya  Ruu ini tidak ada sesuatu yang di hasilkan”Tukas Rahmi ..