KOMITE III DPD BAHAS RUU TENAGA KERJA

DPD RI Komite 3 membidangi yang juga membidangi  tenaga kerja saat ini tengah membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri (PPILN). Hal  tersebut diungkapkan oleh senator Gorontalo Rahmiyati Jahja melalui pesan singkatnya  Senin 24/09

Rahmi menjelaskan hal yang menjadi pembahasan  dalam RUU PPILN  itu adalah dualisme kewenangan mengelola pekerja migrant yaitu antara penempatan badan nasional dan perlindungan tenaga kerja Indonesia  (BNP2TKI)  dan kementrian tenaga kerja dan transmigrasi yang selama ini diterapkan harus bertanggungjawab terhadap para pekerja yang masih bekerja di  luar negeri

Selain itu pula poin penting yang dipertegas adalah hak pekerja migran agar perluas,  meskipun  hak atas kondisi kerja yang sehat dan adil serta hak libur belum dimuat. Mengembalikan peran Negara dalam memberi  perlindungan terhadap pekerja migran tidak lagi kepihak swasta serta pemberian sanksi tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan termasuk sanksi terhadap pejabat Negara. “ hak migran diharapkan agar diperluas, pengelolaan migrant oleh Negara , tindakan tegas meski kepada pejabat Negara serta dalam RUU PPILN ada itikad untuk meminimaliasi biaya penempatan pekerja migran salah satu kalimatnya “maksimal satu bulan gaji”Urai Rahmi

“Semua pembahasan selanjutnya diserahkan ke DPR RI karena sesuai pasal 22 D UUD 45 secara implicit dinyatakan dalam salah satu fungsi  DPD RI adalah ikut membahas dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai  otda dan sumber  daya  ekonomi lainnya untuk itu dalam RUU tentang perlindungan pekerja Indonesia diluar negeri” Jelas Rahmi