RAHMI GAGAS REGULASI UU PARIWISATA

Keterbatasan daerah mengelola potensi pariwisata dalam rangkaian otonomi daerah menimbulkan  pola pikir sektoral  yang mempengaruhi peran lintas sektoral pariwisata dan dapat menghambat pembangunan pariwisata. Hal ini diungkapkan oleh Senator Gorontalo Rahmiyati Jahja saat mengikuti Focus Group Discussion RUU perubahan atas UU No. 10 tahun 2009 tentang pariwisata di Surabaya. Selasa 12/06

Rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang no. Tahun 2009 tentang kepariwisataan dilakukan dengan pertimbangan bahwa  undang-undang tersebut belum memberikan gambaran tentang  keseimbangan antara aspek internal atau sistim  pengelolaan dan aspek eksternal atau promosi pemasaran.Selain itu itu rendahnya kualitas pengelolaan destinasi pariwisata dapat dilihat pada praktik tata kelola yang belum optimal sehingga besaran perolehan pariwisata di daerah masih rendah. “RUU perubahan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata saat ini tengah didiskusikan, pasalnya UU dengan adanya otda telah berpengaruh pada paradigma sektoral sehingga menghambat pembangunan pariwisata, belum memberikan keseimbangan antara aspek pengelolaan  potensi  juga dalam hal promosi dan pemasarannya”Jelas Rahmi