PRAMUKA ASPIRASIKAN DAPAT ANGGARAN PEMERINTAH

Dalam melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat Pramuka mengharapkan agar memperoleh anggaran sendiri dari pemerintah baik dalam anggaran APBD ataupun APBN. Ini disampaikan oleh kader pramuka beserta pengurus Kwarcab. Kabupaten Gorontalo dalam pertemuan khusus Anggota DPD-RI Rahmijati Jahja, S.Pd yang dirangkaikan dengan kegitan oleh kelompok gugus depan 01 SMK Limboto dalam penyambutan bulan Ramadhan di Kecamatan Limboto. Jumat 29/07 Kemarin

Diaspirasikan bahwa Pramuka dalam melaksanakan programnya nyaris tidak memiliki target program, ini disebabkan oleh pembiyaan program pramuka tergantung pada hasil sumbangan yang diberikan baik oleh pemerintah baik juga dari para pemerhati, sehingga jangan mengherankan jika pramuka dianggap menjadi alat politik. Ini cukup rasional, kepada siapa yang mampu memberikan kontribusi kepada pramuka mau tidak mau pramuka akan sepenuhnya mengikuti arah program yang diinginkan oleh donatur . Selain itu Kegiatan kepramukaan sebagaian besar dilakukan secara suka rela, padahal pramuka sebagai organisasi yang identik dengan kaderisasi bangsa harus mengemis untuk memperoleh biaya dalam melaksanakan proses kaderisasi bangsa itu sehingga secara sepintas pramuka bisa dikatakan belum bisa mandiri dan inilah kelebahan dari pramuka
Menyinggung mengenai pramuka sebagai alat politik Kwarcab Kabupaten Gorontalo Bahmid Dangkua secara terbuka mengatakan dalam Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pramuka Pramuka tidak boleh digunakan sebagai alat dari partai politik tertentu, tetapi secara pribadi bisa saja hal itu terjadi. hal itu tergantung kepada siapa yang memimpin tetapi secara tegas Pramuka sama sekali dilarang menggunakan atribut partai politik ”Saya adalah orang politik tetapi saya tidak bisa menggunakan pakain parpol saat menjalankan tugas sebagai Kwarcab Pramuka”Jelas Bahmid