RAHMI : KETUA DHARMA WANITA JANGAN DIWAKILKAN

Ketua Dharma Wanita dari seluruh Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) tidak bisa diwakili sebab sebagai istri dari pejabat memiliki tanggung jawab yang sama terhadap tugas suaminya. Selain itu pula peran seorang ketua DWP sebagai bentuk kontribusi terhadap prestasi kerja suami, sehingga peran seorang istri diharapkan dapat meringankan beban suami juga untuk menjaga nama baik. Hal ini ditegaskan oleh Ketua PKK Kabupaten Gorontalo Rahmijati Jahja dalam sambutannya selaku penasehat DWP Kabupaten Gorontalo pada Rapat persiapan aksi turun lapangan kolektif DWP dan PKK bertempat di Aula Sekretariat DWP Kabupaten Gorontalo. Selasa 18/11

Rahmi menjelaskan peran seorang ketua DWP sama halnya dengan peran dalam rumah tangga, dimana seorang suami telah memberikan kepercayaan penuh terhadap pengelolaan rumah tangga sesuai dengan tugas seorang ibu, sehingga seorang suami tidak lagi mengurus seluruh urusan rumah tangga sehingga nampak suatu kerjasama yang utuh “Dalam rumah tangga komitmen untuk menjaga nama baik suami menjadi tanggungjawab istri. Apa jadinya jika istri hanya ingin tau enaknya saja” Tegas Rahmi
Mengenai aksi turun lapangan itu sendiri Rahmijati yang didampingi oleh Wakil Ketua PKK Maryam Puhi kembali menguraikan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data yang benar-benar berasal dari lapisan masyarakat tingkat bawah dengan cara mendata langsung sesuai kondisi yang ada, yang kemudian akan dievaluasi bersama setiap kecamatan sekaligus dengan solusi persoalan yang ditemukan dilapangan.
Sementara itu Ketua DWP. Ermita Nadjamudin Laya kepada Ketua PKK Rahmijati mengatakan bahwa DWP untuk turun lapangan telah mempersiapkan 39 tim dimana masing-masing tim memiliki 10 anggota termasuk didalmmnya yang membidangi bidang pendidikan, ekonomi dan social budaya.